Dalam bidang ekonomi dunia, sekarang masih di kuasai oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Cina, India, Jepang, Jerman dan Rusia. Namun, ekonomi di Indonesia juga mulai merangkak menunjukkan batang hidungnya. Berdasarkan data World Bank, purchasing power parity (keseimbangan kemampuan belanja) Indonesia tahun 2012 berada di peringkat 16 dunia, di antara Turki dan Australia. Lalu, prestasi itu melonjak pada 2014. Indonesia berhasil menyabet rangking ke-10 dengan share 2,3 persen, hanya berbeda 0,1 persen dengan Inggris di peringkat ke-9.
Berdasarkan prediksi Pricewaterhouse Coopers (PWC), pada 2030 nanti Indonesia akan naik ke peringkat lima dunia. Jika mampu mempertahankan perkembangan ekonominya, pada 2050 mendatang Indonesia bahkan akan mampu meraih posisi keempat. Tak hanya PWC. McKinsey & Company juga memprediksikan hal sama. Melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kian pesat, Indonesia dapat bersaing di posisi ke-7 pada 2030 dengan perkiraan GDP 878 miliar dollar AS.
Pintu perdagangan dunia semakin terbuka lebar. Di tingkat Asia Tenggara, Indonesia harus bersiap menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun ini. MEA menjanjikan kemudahan transaksi barang dan jasa antara negara-negara Asia Tenggara sehingga kompetisi semakin ketat. Jaringan bisnis pun semakin luas. Para pelaku usaha dituntut fleksibel dan cepat merespon pasar. Standar barang dan jasa pun harus berbasis internasional. Lalu, penanaman modal asing diperkirakan akan meningkat dan lapangan pekerjaan pun menjadi semakin luas. Harapan dengan terbentuknya MEA, kesejahteraan masyarakat ASEAN pun akan meningkat.
"Bagi banyak pihak yang menganut konsep globalisasi, MEA memang menjadi peluang," kata Rektor Universitas Bina Nusantara, Prof Harjanto Prabowo, Lalu, apa konsekuensinya? Harjanto mengatakan, MEA tidak hanya akan membuka pintu arus perdagangan, melainkan juga pasar tenaga kerja profesional. Seperti diketahui, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengisyaratkan adanya penghapusan peraturan yang sebelumnya menghalangi perekrutantan tenaga asing. Dampaknya, persaingan di bursa kerja pun semakin ketat. "Yang paling disoroti dari MEA adalah lalu lintas SDM ini. Kemudian, yang menjadi hambatan sekarang adalah apakah SDM ini sudah memenuhi keriteria atau belum," tutur Harjanto.
Melihat perkembangan ekonomi tersebut, Indonesia perlu segera berbenah diri, terutama Sumber daya Manusia (SDM). Presiden RI ketiga, Prof. BJ Habibie, pernah menjelaskan pentingnya pembangunan SDM bangsa. Dia mengatakan, daya saing bangsa tak akan berkembang jika tak ditopang oleh ketersediaan SDM berkualitas.
Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan keseimbangan dari berbagai pihak terkait, yaitu pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku bisnis. Semua itu kemudian disokong masyarakat untuk memperkuat dan membangun lingkungan yang mendukung perkembangan SDM. "Pembagian tugas sebenarnya sudah jelas kok. Kementerian tenaga kerja bantu mempermudah akses tenaga kerja, kementerian pendidikan tinggi selain mengurusi riset juga mengurusi para mahasiswa ini agar punya akses ke industri. Biar ada matching" ujar Harjanto.
Hal ini juga menjadi tanggung jawab perguruan tinggi untuk terus melakukan koordinasi dengan industri agar mereka memahami karakter lulusan perguruan tinggi. Di sisi lain, industri pun harus bertanggung jawab membantu membangun kesiapan para SDM, terutama potensi SDM berkaitan dengan jenis industrinya. Pengembangan SDM oleh industri harus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Contoh nyata pengembangan SDM oleh industri adalah ikut membangun fasilitas belajar dibidang yang diperlukan oleh industri.
Program pengembangan SDM internal sangat penting agar perusahaan dapat bersaing menghasilkan produk berkualitas internasional. Misalnya, dengan program transfer karyawan. Pada program tersebut, karyawan berkesempatan mencicipi lingkungan kerja baru ke perusahaan agar dapat meningkatkan keahlian dan daya saing SDM perusahaan.
Dengan program tersebut diharapkan kerja keras semua pihak dalam membangun SDM Indonesia akan menggerakkan perekonomian ke arah lebih baik. Khususnya, untuk menyongsong pasar bebas dengan inovasi dan produktifitas bertaraf internasional.
