Keberlangsungan suatu lembaga baik negeri maupun swasta semua tergantung kepada guru dan operator sebagai pelaksana di lapangan. Guru dan operator memegang peranan penting dalam menentukan kelangsungan hidup sekolahnya pada masa yang akan datang. Dalam hal ini, guru yang dimaksud adalah guru yang berkualitas. Karena hanya guru yang berkualitas yang dapat memberikan kontribusi sangat besar pada terwujudnya sekolah yang berkualitas. Guru yang berkualitas tidak hanya dengan latar pendidikan yang memadai, tapi proses menjadi guru sangat penting untuk pribadi guru tersebut. Baik dari pengalaman belajar atau mengajarnya di dalam kelas, melalui berbagai pelatihan, penataran dll. Untuk membentuk karakter guru yang berkualitas dalam bidangnya, dan itu bukan perkara mudah, membutuhkan banyak biaya, waktu dan tenaga.
Seorang guru yang berkualitas tentu akan sangat mengharapkan kesejahteraan baik dari pihak sekolah, yayasan, ataupun pemerintah. Entah itu tunjangan sertifikasi, tunjangan profesi, bahkan jadi PNS, pada saat guru mendapatkan tunjangan tersebut di atas biasanya ada pemotongan penghasilan dari pihak sekolah atau yayasan. Apa itu salah atau sudah menjadi sebuah kewajaran? Sebelum kita beranggapan seperti itu sebaiknya kita lihat dulu situasi di sekolah tersebut.
Terkadang sebagian guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, ada pemotongan penghasilan dari sekolah/yayasan sebesar Rp. 100.000/bulan seperti teman saya yang menjadi kepala sekolah dengan beberapa pertimbangan :
- Dikarenakan guru tersebut tidak kerja sendiri dalam pemberkasan ataupun pengajuan
- Ucapan terima kasih kepada sekolah, yayasan dan kepada orang yang melengkapi semua pemberkasan.
Oleh karena itulah, kita sebagai guru juga mempertimbangkan hal tersebut. Setiap pemberkasan sertifikasi kadang berkas-berkas kita dikerjakan oleh orang lain atau setidaknya kita meminta tanda tangan kepada sekolah/yayasan, masak menyisihkan Rp.100.000/bulan dari penghasilan kita Rp.1.500.000 kita sudah merasa dijajah, itu namanya guru yang tidak tahu berterima kasih. Beda halnya kalau pemotongan itu terlalu besar, misal Rp.500.000 itu namanya sekolah yang tidak bertanggung jawab.
Kebetulan teman saya menjadi admin / operator sekolah didesa. Beberapa waktu yang lalu dia cerita ke saya bahwa dia dimintai tolong oleh temannya untuk dibuatkan proposal pengajuan Tunjangan Fungsional rangkap 3 satu sekolah, dari hal itu dia menghabiskan uang saku Rp.140.000 untuk materai, fotocopy+sampul, transport, setelah selesai dia malah hanya dikasih Rp.150.000. bagaimana menurut anda? dia kerja gak kenal waktu, anak istri rewel, dan dia hanya mendapatkan upah Rp.10.000 apa itu sebuah kewajaran atau ketidak-pedulian sekolah kepada admin/operator.
Disamping itu dia juga sebagai staf KKM (kelompok kerja madrasah) kecamatan, kadang dia mengerjakan administrasi sekolah se kecamatan. Setiap ada pendataan/pengajuan ini itu, dia kerja siang malam untuk melayani sekolah-sekolah di tingkat RA dan MI. seperti 2 bulan terakhir dengan adanya verval sekolah di padamu negeri, dia dan seluruh staf KKM kerja mati-matian agar sekolah bisa verval semua. Padahal itu merupakan tugas operator sekolah, tapi karena masih banyak sekolah dengan keterbatasan sarana (terutama RA) maka mereka membantu.
Oleh karenanya pihak sekolah/yayasan/pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang membantu menyelesikan bagian administrasi, operator memiliki peran penting juga di sekolah, siapapun mereka… tanpa ada operator sekolah juga tidak akan berjalan dengan lancar.
